Ats Tsaqofah - Seorang wartawati, Julia Bodeeb pada hari Selasa (22/6) mempublikasikan berita dengan judul: “Tahukah Anda apa itu Khilafah? Pernahkah Anda mendengar tentang Hizbut Tahrir di Amerika?” Dalam tulisannya ini, ia memberitakan bahwa Hizbut Tahrir di Amerika akan mengadakan konferensi di Chicago pada hari Ahad (11/7). Hizbut Tahrir di Amerika (HTA) adalah cabang dari pengembangan Hizbut Tahrir (HT) dunia.

Wartawati itu mengklaim bahwa Khalid Shaikh Mohammed yang terlibat dalam perencanaan serangan 11/9 adalah anggota Hizbut Tahrir. Ia mengatakan bahwa Konferensi itu akan dipenuhi oleh para teroris yang paling berbahaya. Ia menambahkan bahwa Hizbut Tahrir menggunakan “Facebook”, “Twitter” dan “YouTube” untuk mempromosikan terorisme. Dia mengatakan bahwa Hizbut Tahrir menyebarkan video promosi Konferensi melalui ‘YouTube” untuk mencapai kaum Muslim di Amerika guna mendorong mereka agar beraktivitas menegakkan Khilafah. Ia menambahkan bahwa Hizbut Tahrir di Amerika yang menggunakan media sosial-Facebook dan Twitter-dalam rangka mengumpulkan para peserta untuk pendudukan Islam atas Amerika.

Dan dengan cara yang aneh dan nyeleneh, ia berusaha menghubungkan Hizbut Tahrir dengan Anwar Al Awlaki. Di mana ia mengatakan bahwa “Ada link di dinding “Facebook” Anwar Al Awlaki untuk Konferensi Hizbut Tahrir di Amerika Serikat. Sedang Anwar Al-Awlaki adalah orang yang sedang diburu oleh Central Intelligence Agency (CIA) karena keanggotaannya dalam organisasi teroris al-Qaeda.

Wartawati itu mengatakan dengan mengutip berita dari The Huffington Post bahwa para peserta pada Konferensi Hizbut Tahrir tahun lalu jumlahnya 500 peserta. Ia menambahkan bahwa kami sangat berharap pemerintah mengawasi dengan ketat setiap satu dari mereka. Sehingga setiap orang yang menginginkan Khilafah di Amerika Serikat dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan Amerika. Dan ia berkata: “Jika sudah jelas bahwa pembentukan negara Islam tidak akan berubah kecuali ada perang besar. Jadi bagaimana kalau Hizbut Tahrir berencana untuk membawa Khilafah ke Amerika?!

Wartawati itu menegaskan bahwa Hizbut Tahrir membolehkan cara-cara kekerasan terhadap pasukan Amerika ada di negeri-negeri Islam. Dan Hizbut Tahrir juga ingin menghancurkan dan melenyapkan negara “Israel”. Bahkan Hizbut Tahrir di Amerika Serikat menggunakan strategi untuk mencegah loyalitas kaum Muslim di Amerika kepada Amerika, sebaliknya loyalitas itu hanya untuk umat Islam.

Dalam konteks yang sama stasiun televisi Amerika “Fox News” melakukan wawancara dengan Jeffrey M-seorang perwakilan dari organisasi yang menamakan dirinya “Responsible for Equality And Liberty (REAL)” tentang Konferensi Hizbut Tahrir di Amerika tahun lalu dan tahun ini. Dimana organisasi telah mempublikasikan hasil wawancara televisi itu di situsnya pada pada hari Selasa (22/6).

Dan di antara isinya adalah pertanyaan host kepada Jeffrey, “Mengapa Amerika Serikat tidak melarang Hizbut Tahrir yang memiliki hubungan dengan Khalid Sheikh Mohammed dan Abu Musab al-Zarqawi?”

*** *** ***

Sesungguhnya Amerika dengan segudang intelijen, agen dan pusat penelitian mengerti betul bahwa Hizbut Tahrir tidak menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelompok terorisme atau para teroris, baik dalam bentuk apapun. Akan tetapi Barat bingung bagaimana untuk menangani Hizbut Tahrir. Sementara hatinya penuh amarah melihat ledakan ide-ide Hizbut Tahrir dan dukungan besar dari masyarakat.

Oleh karena itu, mereka para pembenci sengaja berusaha untuk mengintimidasi para aktivis Hizbut Tahrir dan kaum Muslim yang akan berpartisipasi dalam konferensi. Mereka pikir bahwa cara ini dapat mencegah mereka dari menghadiri konferensi tersebut.

Allah SWT berfirman: “Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.” (TQS. Al-Anfal [8] : 30)

Sumber : hizbut-tahrir.or.id

Ats Tsaqofah - Tidak adanya pernyataan tentang intervensi militer Rusia di bagian selatan negara itu oleh Presiden Interim Kirgistan, Roza Otunbayeva, tidak lain hanya menunjukan bahwa negaranya yang mayoritas penduduknya Muslim akan tetap setia dan loyal kepada Rusia, meskipun secara resmi telah memisahkan diri dari Uni Soviet.

Bahkan telah ada permintaan dari Kirgistan agar ada intervensi militer Rusia, setelah pemerintah interim menyatakan ketidakmampuannya untuk menghentikan kekerasan etnis yang berkobar di selatan negara itu antara etnis Kirgis dengan etnis Uzbeks. Kekerasan itu telah menyebabkan sedikitnya 62 orang meninggal dan ratusan lainnya menderita luka-luka, terutama karena pemerintah interim yang baru tidak mampu menjalankan kendali pemerintahan kecuali hanya dua bulan, yang berada dalam bayang-bayang merebaknya korupsi di lembaga negara.

Melalui berbagai insiden yang terjadi di Kirgistan tampak bahwa ada tangan-tangan tersembunyi yang mengacaukan stabilitas negara Islam yang memiliki posisi strategis dekat Rusia, Cina, Turki dan Afghanistan ini, di mana Amerika Serikat sangat bergantung kepadanya dalam pengiriman peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh pasukan pendudukan di Afghanistan. Sementara Rusia melihatnya sebagai Republik independen dari bekas Uni Soviet, namun dalam hal pemerintahan tetap setia dan loyal kepada Rusia.

Meskipun jumlah penduduk negara ini tidak melebihi enam juta jiwa, namun pemerintah interim tidak mampu menjaga keamanan dan stabilitas beberapa hal, khususnya keberadaan konflik regional yang sedang berebut pengaruh di negara ini, utamanya antara Amerika Serikat dan Rusia.

Dan hal itu diperkuat oleh berbagai laporan terkait komentar yang dibuat pemerintah interim yang pro Rusia, yang menuduh saudara-saudara Presiden Kirgistan yang digulingkan, Kurmanbek Bakiyev, yang pro Amerika Serikat berada di balik kekerasan di Selatan negara itu, terutama di kota Osh yang dipadati oleh etnis Uzbeks.

Dalam hal keterkaitan ini diperkuat oleh sejumlah pengamat bahwa kedua negara Islam, Kirgistan dan Uzbekistan sedang di ambang kejatuhan ke dalam perangkap Barat, yang menarik keduanya dalam sebuah perang hingga memungkinkan masuknya kekuatan pendudukan asing ke dalam kedua negara ini, seperti yang sebelumnya terjadi antara Irak dan Kuwait, dan sebelumnya lagi antara Irak dan Iran.

Jika kita melihat sejarah kota Osh, kita menemukan bahwa mereka pada tahun 1990 telah masuk dalam sebuah konflik antara etnis Kirgis dan etnis Uzbeks. Dan kota itu merupakan basis pendukung oposisi Kirgistan sekarang dan pendukung pemerintah sebelumnya.

Pengaruh Rusia mulai menyusup ke dalam Kirgistan sejak tahun 1918 hingga semua wilayahnya jatuh di bawah pemerintahan Soviet pada tahun 1936. Dan penjajahan Rusia ini turut menciptakan perubahan dalam budaya dan ekonomi Kirgistan, dimana penjajahan Rusia telah mengubah tulisan Kirgistan yang terdiri dari huruf Arab menjadi huruf Rusia pada tahun 1941.

Pada bulan Agustus 1990 terjadi bentrokan pertama antara etnis Kirgis dan etnis Uzbeks di kota Osh. Dan hal itu terus berlangsung selama dua bulan sampai terpilihnya Askar Akayev yang pro Rusia pada bulan Oktober di tahun yang sama, dan tetap berkuasa hingga tahun 2005, sebelum kabur ke Rusia setelah oposisi merontokkan kekuatan pemerintahannya. Sehingga konflik antara pendukung dan oposisinya berlangsung dan menyebar di ibukota.

Setelah itu Kurmanbek Bakiyev yang pro Amerika Serikat terpilih sebagai Presiden Kirgistan sampai April 2010, sebelum digulingkan oleh oposisi yang memaksanya untuk melarikan diri dari ibu kota ke kota Osh, untuk menandatangani perjanjian yang mengharuskannya keluar dari negara dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah interim yang dipimpin oleh Otunbayeva.

Republik Kirgistan berada di Asia Tengah, dan berbatasan langsung dengan Cina, Tajikistan, Uzbekistan dan Kazakhstan. Kirgistan berhasil memerdekakan diri dari Uni Soviet pada akhir tahun 1991, dan Bishkek sebagai ibukotanya.

Jumlah penduduk Kirgistan sekitar 5,5 juta orang, dimana 80% dari mereka adalah Muslim, 18% berafiliasi dengan Gereja Ortodoks Rusia, sedang yang 2% sisanya penganut Yahudi dan agama (keyakinan) lainnya.

Sedangkan Uzbekistan adalah negara terbesar di Asia Kecil, di mana jumlah penduduknya hampir 28 juta orang, dengan Tashkent sebagai ibukotanya. Dan termasuk dalam perbatasan Uzbekistan adalah Republik Karakalpakstan, yang juga meliputi sembilan provinsi dengan pemerintahan otonom, yaitu Bukhara, Samarkand, Tashkent dan Khorezm, serta dikelilingi oleh beberapa negara republik, seperti Kazakhstan, Turkmenistan, Kirgistan, Tajikistan. Jumlah penduduk Uzbekistan yang Muslim mencapai angka 88% dari jumlah total penduduk. Uzbekistan berhasil mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1991. Sedang ideologi yang menjadi asas perundang-undangannya adalah demokratis sekuler 

Sumber : hizbut-tahrir.or.id

Ats Tsaqofah - Maraknya korupsi di negeri ini tidak lepas dari celah-celah Undang-Undang dari Barat yang diberlakukan di negeri ini. Semua aturan main negeri ini banyak mengadopsi Undang-Undang yang sebelumnya juga ada masalah. Sehingga sekedar menghukum mati pelaku korupsi tidak akan menyelesaikan masalah.

“Saya tidak percaya hukuman separah apapun, atau bahkan hukuman mati akan menyelesaikan masalah korupsi di negeri ini,” ujar Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Ahmad Deni Daruri, Ahad (20/6) pagi di Jakarta.

Pimpinan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengkritisi masalah kebijakan moneter, fiskal, dan perbankan itu menyatakan tidak ada UU yang asli lahir berdasarkan dari ide bangsa yang mayoritas Muslim ini. Celakanya, justru UU yang diadopsi dari Barat itu ternyata yang membuat korupsi semakin marak. Misalnya berbagai UU tentang perbankan, moneter, ekonomi, dan pasar modal.

“Saya sudah temukan, kasus-kasus korupsi itu bersumber dari sejumlah UU tersebut, di pasal-pasal UU seperti itulah sumber kemunculan sarang-sarang korupsi!” ujarnya dalam acara talkshow Halqah Islam dan Peradaban (HIP) ke-21 yang diselenggarakan setiap bulan oleh Hizbut Tahrir Indonesia itu.

Contoh, UU Bank Sentral itu awalnya meniru The Fed. (Bank Sentralnya Amerika) waktu adanya Wijoyo, dkk. “Persis sama, hanya beberapa pasal dirubah untuk kepentingan rezim Orde Baru saat itu,” paparnya.

Kemudian terjadilah kasus BLBI yang merugikan uang negar lelih dari 600 trilyun pada 1998. Namun tidak ada satu pun pejabat negara yang dapat ditindak secara hukum dalam masalah ini.

UU pun dirubah dan meniru Bank Central Jerman. Tetapi tetap saja muncul masalah, yakni kasus Bank Century yang merugikan uang negara 6,7 trilyun. Lagi-lagi aparat terkait kasus tersebut lepas dari jerat hukum. Sekarang, rencananya UU Bank Indonesia itu akan dirubah lagi dengan diajukannya RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK ini merupakan tiruan dari Australia dan Inggris.

UU Pasar Modal juga begitu, itu diambil dari UU Pasar Modalnya Amerika. UU Moneteri juga sama, UU Pencucian Uang dari Amerika juga. Jadi instrumen UU sebagai pelaksana kesepakatan negara dengan rakyat itu dari adopsi semua.

Jadi dari segi moneter perbankan, awal mula korupsi adalah karena mengadopsi UU dari Barat tadi yang sudah menyebabkan kasus korupsi di sana, dan di Indonesia baru muncul belakangan.

Dalam talkshow yang dihadiri sekitar 250 peserta itu, Deni pun menyatakan kekecewaannya sehingga tidak lagi mempercayai institusi pembuat dan penegak hukum. Puncak ketidakpercayaan Deni terjadi setelah terjadi akrobat hukum yang dipertonton DPR, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK itu.

“Kalau saya pribadi sudah tidak percaya lagi kepada DPR. Karena fakta Skandal Century itu sangat jelas kok. Jelas dokumennya, ada tanda tangan pejabatnya!” papar Deni yang kecewa lantaran ending dari Skandal Century adalah membentukan Sekretiat Gabungan yang akan mengambangkan skandal Century.

Padahal ketika menjadi staf ahli DPR terkait kasus Century. Selama dua bulan Deni telah berupaya semaksimal mungkin memberikan masukan dan pemahaman anggota Pansus Hak Angket DPR agar bisa memahami kasus Century secara menyeluruh dari A sampai Z.

Sehingga dalam sidang paripurna DPR disimpulkanlah bahwa dalam kasus Century ada indikasi tindak pidana korupsi. Namun itu bukannya dijadikan kekuatan politik yang akan mendukung kekuatan hukum untuk memproses siapa saja yang terlibat, malah dijadikan alat tawar menawar kepentingan sehingga dibentuklah Sekretariat Gabungan itu.

Kekecewaan Deni pun bertambah-tambah ketika melihat kekompakkan yang ditunjukan oleh tiga institusi penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan KPK. “Kemarin, saya sangat kecewa, ketiga lembaga yang dalam sejarah baru pertamakali kompak, menyatakan tidak ada tindak pidana korupsi!” sesalnya.

Polisi masih mencari uang yang di luar negeri, kejaksaan bilang tidak ada tindak korupsi bahkan bilang tidak ada kerugian negara. Padahal menurut UU tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang boleh menyatakan tentang ada tidaknya kerugian negara itu hanya BPK bukan kejaksaan.

Kalau memang tidak ada tindak pidana korupsi maka jangan bicara asset recovery (pengembalian aset). “Polri menyatakan ada uang 12 trilyun di Hongkong dan Swiss itu bisa ditarik, itu bohong!” ujarnya.

Memang, sebenarnya uang yang dibawa kabur Robert Tantular dan kawan-kawan.

itu ada, keberadaan uang itukan ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK menyatakan uang itu ada di Swiss, Hongkong, dll.

Tetapi sekarang tuduhan terhadap Robert itu bukannya korupsi tetapi salah satu tindak pidana perbankan, yakni LC fiktif. Tuduhan pidana perbankan dan pencucian uang itu maksimal hanya15 tahun penjara, dan denda 15 milyar saja. Sehingga bila tuduhannya bukan tindak pidana korupsi aset negara itu tidak akan kembali.

“Jadi sampai kapan pun polisi terus mengatakan ada peluang, kita bisa cari, itu bohong semua karena selama tidak ada tuduhan tindak pidana korupsi ya tidak ada asset recovery!” ujarnya.

Jadi kalau mau uang kita balik, tetapkan dahulu Robert Tantular sebagai tertuduh pidana korupsi. Begitu juga dua temannya Robert yang saat ini hanya kena tuduhan money laundering harus dituduh terlebih dahulu sebagai pelanggar pidana korupsi.

“Kepada KPK sekarang saya sudah tidak percaya lagi, usut Century tidak berani, sampai sekarang terus saja menyatakan belum, padahal saya hanya dua bulan sudah menemukan indikasi pihak-pihak yang terlibat!” tandasnya dalam talkshow yang bertema Quo Vadis Penegakkan Hukum Indonesia, Fatamorgana Negeri Korup-Sekuler? itu. 

Sumber : mediaumat.com

Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita demikian pentingnya nyawa seorang Muslim dalam pandangan Islam. Di dalam Alquran, Allah juga menegaskan membunuh seorang manusia tanpa ada alasan yang haq berarti seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Firman-Nya: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya." (TQS. Al-Maidah [5] : 32).

Rasulullah SAW pun tidak sekadar berucap, tapi membuktikannya. Hal itu tampak ketika ada seorang Muslim syahid dibunuh dengan cara dikeroyok oleh orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa'.  Lelaki Muslim ini terbunuh karena membela seorang wanita Muslimah yang dilecehkan kehormatannya di pasar Yahudi itu. Rasulullah SAW bersikap tegas, seluruh orang Yahudi Bani Qainuqa' pun diusir dari kota Madinah, karena telah melakukan pengkhianatan. Ini merupakan bentuk penghargaan Islam terhadap nyawa manusia dan perlindungan kepala negara terhadap rakyatnya.

Pertanyaan kita sekarang, bagaimana kalau yang dibunuh itu adalah jutaan umat Muslim? Masihkah kita menolerir pembunuhan seperti ini? Padahal bagi Allah SWT hancurnya alam semesta ini lebih ringan dibanding dengan terbunuhnya nyawa seorang Muslim. Masihkah kita berbuat baik kepada kepala negara yang bertanggung terhadap pembantaian jutaan umat Islam?

Karena itu sungguh mengherankan sekaligus memuakkan ketika masih ada yang mengaku Muslim, tapi masih menganggap Obama  kepala negara penjajah  sebagai tamu terhormat yang layak diterima. Padahal Obama -panglima tertinggi militer AS- telah memerintahkan pengiriman pasukan ke Afghanistan, berikut tambahan 30 ribu pasukan, yang itu nyata-nyata telah menyebabkan ribuan umat Islam terbunuh di sana.

Obama hingga saat ini masih belum sepenuhnya menarik pasukan AS dari Irak. Padahal sudah lebih 1 juta orang terbunuh di Irak sejak penjajahan AS di negeri Islam itu. Sang presiden AS ini juga secara terbuka tetap mendukung negara teroris Israel, meskipun teroris itu secara sistematis membunuh kaum Muslim di Palestina. Dalam acara yang disponsori oleh Kedutaan Besar Israel di Washington dalam rangka hari jadi negara Israel yang ke-60, Obama berjanji untuk melakukan apapun untuk menjamin keamanan Israel.

Lebih menyedihkan lagi ada Muslim mengatakan kita masih membutuhkan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Ucapan yang sungguh-sungguh tidak pantas. Bagaimana seorang Muslim membutuhkan pembunuh dan perampok umat Islam?

Seharusnya kita bersama seluruh umat Islam berjihad di Irak, Afghanistan, dan Palestina, sebagai kewajiban, ketika sebuah negeri Islam diserang. Kalau pun itu belum bisa kita lakukan karena berbagai alasan, paling tidak kita tidak menyakiti saudara-saudara kita di sana. Bisa kita bayangkan betapa sakitnya hati saudara kita, melihat pembunuh saudara-saudara mereka, pemerkosa wanita-wanita Muslimah, para bajingan yang menyiksa Muslim di penjara-penjara yang juga melecehkan Alquran, penghancur negeri Islam, kita terima sebagai tamu terhormat dengan lapang dada, penuh senyum dan menganggapnya sebagai mitra dan sahabat?

Bukankah Alquran telah mengatakan kita ini bersaudara, innamal mu'minunna ikhwah? Bukankah banyak ayat yang melarang kita menjadi musuh-musuh Allah sebagai wali, sebagai sahabat? Bukankah Rasulullah mengatakan persaudaraan itu bagaikan tubuh yang satu, satu bagian tubuh disakiti berarti menyakit tubuh yang lain. Bukankah Rasulullah telah mengatakan tidak beriman seseorang hingga mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri? Kenapa pesan-pesan Rasulullah SAW ini kita lupakan?

Paling tidak, untuk saat ini, sikap kita menolak kedatangan Obama merupakan bentuk solidaritas kita terhadap saudara seiman yang ditindas. Sekaligus menunjukkan bahwa kita tidak bisa diperalat oleh negara muhariban fi'lan Amerika Serikat dalam politik belah bambu mereka. Paling tidak kita menunjukkan kepada dunia, kepada umat Islam, bahwa mayoritas penduduk Indonesia tidak menerima kepala negara yang bersikap dzalim terhadap umat Islam.

Inilah bentuk bantuan kita yang paling sederhana. Dan Rasulullah SAW telah berjanji bagi siapapun yang menolong saudaranya saat tidak ada di depan matanya, maka Allah akan membantunya di dunia dan akhirat. "Man nashara akhaahu bi dzhahril ghaibi nasharahu Allahu fiddunya wal akhirah".

SUmber : mediaumat.com

Ats Tsaqofah - Sebagaimana yang diberitakan Republika online (5/6/2010), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah Indonesia mendukung berdirinya negara Palestina yang merdeka. Indonesia menolak dengan tegas setiap tindakan yang menciderai rasa kemanusiaan dan keadilan yang dilancarkan oleh pihak manapun, terhadap rakyat Palestina.

Hal itu disampaikan Presiden ketika membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-23, di Bengkulu, Sabtu (5/6). Menurut SBY, Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk dapat berdiri tegak di negerinya sendiri.  “Sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, yang dapat hidup damai, serta diakui oleh bangsa-bangsa di dunia,” kata Presiden. Beribadah di Masjidil Aqsha merupakan harapan kaum Muslimin.

Komentar Politik :

Usulan negara merdeka Palestina harus diwaspadai, kalau yang dimaksud adalah negara Palestina yang berasas sekuler dan berdampingan dengan negara penjajah Israel (two states). Usulan two states adalah usulan Amerika. Dan ini adalah kemerdekaan semu, karena akan tetap dibawah kontrol AS dan Israel.

Masalah Palestina sesungguhnya adalah penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap tanah suci umat Islam (al Quds) dengan dukungan negara-negara imperialis terutama AS dan Inggris. Karena itu solusi apapun yang tidak mengarah pada pengusiran penjajah Israel , akan sia-sia dan memperpanjang penjajahan al Quds (Palestina) . Solusi satu-satunya yang shohih adalah mengusir Israel dengan jihad fi sabilillah. 

Sumber : hizbut-tahrir.or.id

Ats Tsaqofah - Penyerangan brutal militer Israel terhadap kapal kemanusiaan Mavi Marmara yang menewaskan lebih dari puluhan orang mendapat reaksi dari seluruh dunia. Seluruh dunia mengutuk dan mengecam penyerbuan itu. Nikaragua bersikap dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Turki menarik dubesnya dari Tel Aviv. Sebagian besar pejabat dari seluruh negara mengecam serangan itu.

Tak terkecuali pemerintah Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kepada para wartawan di Istana Negara selasa 2/6/10: “Saudara-saudara, langkah diplomasi kita ke depan adalah kita mendesak PBB to take action yang pasti, firmed, tegas, terhadap insiden ini. Indonesia juga akan menggalang dukungan internasional untuk menghentikan permukiman baru di Gaza yang justru menimbulkan permasalahan baru,” ujar Presiden kepada para wartawan.

Selain itu, kata Presiden, Indonesia juga mendorong negara-negara lain untuk meminta Israel menghentikan segala aktivitas militernya dan kembali ke perundingan yang pada intinya bertujuan memberikan kemerdekaan kepada Palestina. “Indonesia siap untuk terlibat aktif dalam perundingan bagi kemerdekaan Palestina,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, jika perundingan berjalan konklusif, Indonesia siap terlibat dalam peace-keeping mission di Palestina. Sebagai salah satu pemimpin dunia, Presiden menyerukan kepada pemimpin dunia lainnya, termasuk Sekjen PBB, agar serius dalam menangani persoalan di Palestina. “Sebab, Indonesia punya pendapat bahwa perdamaian dunia dipengaruhi situasi politik di Timur Tengah, utamanya di Palestina,” katanya (Kompas.com, 2/6/10).

Dino Patti Djalal Juru Bicara Kepresidenan Bidang Hubungan Luar Negeri dalam konferensi pers (1/6/10), menuturkan bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan sidang darurat untuk membahas masalah penyerangan Israel terhadap konvoi kapal kemanusiaan yang membawa 10.000 barang bantuan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza. Dewan Keamanan PBB pun telah mengeluarkan pernyataan mengutuk aksi Israel yang menelan korban setidaknya 10 korban jiwa dan banyak lagi yang cedera. “Dewan Keamanan PBB menyerukan adanya penyelidikan, investigasi langsung,” ujarnya.

Menurut Dino, Presiden Yudhoyono merasa cukup puas dengan adanya seruan Dewan Keamanan PBB tersebut dan menyerukan agar para sukarelawan dan kapal-kapal kemanusiaan yang ditahan Israel segera dibebaskan. Dino menjelaskan, Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga telah setuju mengadakan debat mendesak atau urgent debate guna membahas serangan Israel terhadap konvoi kapal kemanusiaan di perairan internasional.

“Urgent debate ini selain didorong oleh Indonesia yang diwakili oleh Dubes PBB di Jenewa juga didukung oleh Mesir dan negara-negara anggota OKI,” ujarnya. Debat darurat yang diselenggarakan pada hari Selasa pukul 15.00 waktu Jenewa atau Selasa malam WIB itu akan mendorong diadakannya resolusi dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengenai serangan Israel.

Terkait serangan Israel terhadap kapal kemanusiaan itu, Indonesia sebagai Wakil Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendorong Dewan HAM mengeluarkan resolusi yang tepat. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan pernyataan yang keras terkait penyerangan militer itu.

Tidak Boleh Bergeser dari Masalah Utama

Semua pihak ramai-ramai menyerukan pembebasan semua aktifis kemanusiaan yang ditahan oleh Israel. Pemerintah Indonesia yang dua orang dari 12 orang yang ikut dalam aksi kemanusiaan itu tertembak dan sisanya ditahan juga memfokuskan perhatian untuk memulangkan mereka. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah mempertimbangkan untuk membentuk satuan tugas guna memperkuat Kedubes RI di Amman, Jordania, dalam usaha penyelamatan 12 warga negara Indonesia yang ditahan Pemerintah Israel.

Upaya menyelematkan pada aktifis kemanusiaan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Semua pihak harus berupaya sekuat tenaga untuk itu. Namun upaya itu atau masalah tahanan tidak boleh berubah justru menjadi masalah utama dalam konteks ini. Masalah itu sampainya bantuan kemanusiaan ke penduduk Gaza tidak boleh terabaikan dan justru dimanfaatkan oleh Israel. Begitu pula masalah itu tidak boleh menutupi masalah serbuan brutal itu sendiri dan tindakan tegas yang harus dijatuhkan terhadap Israel.

Masalah yang harus menjadi fokus adalah tindakan apa yang harus dilakukan terhadap entitas Zionis Israel. Upaya yag dilakukan saat ini oleh berbagai pemerinta termasuk pemerintah negeri ini adalah meminta DK PBB untuk mengambil tindakan meminjam ucapan Presiden adalah tindakan yang pasti, firmed, tegas, terhadap insiden ini. Juga menuntut dilakukannya investigasi menyeluruh, langsung dan kredibel. Dan DK PBB seperti diungkapkan Dino Patti Djalal dalam konferensi pers diatas juga menyerukan dilakukannya investigasi langsung. Selanjutnya banya pihak menuntut agar DK PBB memproses dan mengeluarkan resolusi dan menjatuhkan sanksi terhadap entitas Zionis Israel. Efektifkah semua itu?

Belajar dari Pengalaman

Sejarah memberikan pelajaran berharga kepada kita. Keluarnya resolusi PBB ditentukan oleh sikap negara pemilik hak Veto terutama AS. Selama ini banyak resolusi terhadap Israel yang kandas karena diveto AS termasuk resolusi terhadap Israel atas invasi ke Gaza yang menewaskan lebih dari 1300 orang termasuk banyak diantaranya wanita, anak-anak dan orang tua. Sementara dalam kontek kejahatan yang sekarang, AS yang merupakan konco akrab Israel itu hanya mengeluarkan pernyataan basa-basi mengutuknya dan mengecam Israel dengan nada halus. Tercatat sejak tahun 1972 sampai tahun 2009, sudah lebih dari 68 resolusi PBB yang berhubungan dengan eksistensi israel di palestina diveto amerika. Ini belum termasuk resolusi setelah tahun tersebut plus resolusi terakhir saat israel melancarkan agresinya di gaza. Jadi kembali menyerahkan dan mengharap PBB mengeluarkan resolusi atas kejahatan Israel termasuk di dalamnya tindakan tegas, maka itu adalah sia-sia dan seakan main-main saja, selama AS masih terus mengangkangi keputusan PBB dengan hak vetonya.

Bahkan jika pun resolusi itu berhasil dikeluarkan oleh PBB, apakah akan efektif menindak Israel atas kejahatannya itu? Lagi-lagi sejarah menunjukkan bahwa resolusi PBB itu seakan hanya efektif diberlakukan terhadap negeri-negeri islam namun melempem dan tumbul terhadap Israel. Sejak berdirinya Israel sudah melanggar lebih dari 85 resolusi PBB, namun tidak ada satuun tindakan tegas dijatuhkan terhadap Israel. Maka lagi-lagi sejarah dengan gamblang mengatakan resolusi PBB tidak akan berart apa-apa. Karena itu menggantungkan tindakan tegas dan hukuman terhadap Israel kepada PBB dengan resolusinya adalah sia-sia. Kenyataan itu sudah diketahui oleh semua orang. Para penguasa dan politisi pasti sangat mengetahui kenyataan itu. Lalu kenapa sesuatu yang sudah jelas tidak efktif itu masih saja diupayakan dan dijadikan sandaran harapan?

Hal yang sama ketika mengharapkan dilakukannya investigasi independen dan kredibel terhadap serbuan Israel atas kapal kemanusiaan itu. Pertanyaannya, akankah itu bisa melahirkan tindakan tegas terhadap Israel? Perlu diingat tahun 2009 lalu terjadi invasi Gaza oleh Israel, invasi yang lebih brutal menewaskan lebih dari 1400 orang dan banyak diantaranya wanita, anak-anak dan orang tua, dan melukai lebih dari 5000 orang. Setelah itu dilakukan investigasi oleh sebuah komite yang diketuai oleh Goldstones dan menghasilkan laporan dan rekomendasi yang dikenal Goldstone Report. Goldstone Report benar-benar membuktikan Israel melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban-korban yang tak bersalah. Namun toh laporan itu ditolak oleh pemerintah Amerika dan dicegah untuk diajukan ke Dewan Keamanan PBB dan Pengadilan Internasional. Akhirnya investigasi dan laporan itupun menjadi lembaran kertas tidak berguna. Maka sejarah kembali mengatakan dengan keras dan tegas bahwa investigasi meski dilakukan atas perintah DK PBB sekalipun tidak akan melahirkan tindakan tegas terhadap Israel. Hasilnya pun sering kali kandas dan jika pun keluar maka tidak akan digubris oleh Israel. Pasalnya puluhan resolusi PBB yang sifatnya lebih mengikat dan lebih kuat saja dilanggar dan tak digubris oleh Israel apalagi semua rekomendasi dan keputusan yang lebih rendah dan lebih lemah. Lagi-lagi jalan ini hanyalah sia-sia.

Sama sia-sianya menyeru negara-negara OKI untuk berkumpul dan mengambil tindakan terhadap Israel. Pada juli 2006 resolusi 57 negara anggota OKI kepada PBB tentang kecaman terhadap yahudi israel yang disetujui oleh DK PBB, diveto oleh AS. Artinya 57 negara menghadapi satu negara AS pun tidak mampu. Negara-negara OKI bukanya tidak memiliki kekuatan riil atau kekuatan militer yang cukup untuk menindak Israel. Namun yang ada adalah tidak adanya kemauan untuk menggunakan kekuatan itu dalam menindak Israel. Paling banter yang bisa dihasilkan oleh OKI hanyalah kecaman dan kutukan, tidak lebih. Tentu saja semuanya akan tak digubris oleh Israel. Begitu pula segala upaya diplomasi melalui lembaga-lembaga lainnya.

Sejarah puluhan tahun telah membuktikan, segala upaya diplomasi selalu gagal dalam menindak dan menghukum Israel. Serangan Israel terhadap kapal kemanusiaan dan aktifis di atasnya membuktikan bahwa Israel sama sekali tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Juga menunjukkan bahwa satu-satunya bahasa yang dipahami oleh Israel adalah bahasa perang. Karenanya hanya bahasa perang sajalah yang akan bisa diperhatikan oleh Israel.

Maka jalan satu-satunya untuk menindak tegas Israel adalah dengan memobilisasi tentara dan senjata untuk mengepung Israel dan menghancurkannya serta menghukum para pemimpin dan siapa saja yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap kaum muslim khususnya penduduk Palestina. Negeri-negeri Islam sejatinya memiliki kekuatan militer dan persenjataan yang lebih dari mencukupi untuk melakukan itu. Yang belum ada di negeri kaum muslim adalah seorang penguasa mukhlis yang mau memobilisasi militer dan persenjataannya untuk melakukan itu. Karena itu kaum muslim harus berjuang keras mewujudkan pemimpin mukhlis itu yaitu dengan membaiat seorang khalifah yang rasyid dan mukhlis. Khalifah akan menggerakkan tentara dan memobilisasi persenjataan dalam rangka jihad membela islam dan kaum muslim, membela penduduk Palestina dan siapapun dari kekejaman dan kebrutalan Israel dan mencabutnya entitas zionis itu sejak dari akarnya.

Oleh : Lajnah Siyasiyah DPP-HTI

Ats Tsaqofah - Untuk kesekian kalinya Israel menyguhkan aksi militer yang sarat pelanggaran hukum disertai dengan sikap acuh tak acuhnya yang luar biasa terhadap pandangan dunia. Drama penyerangan dan penahanan terhadap para relawan kemanusiaan kapal Mavi Marmara di tengah perairan Internasional serentak menyulut berbagai reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat Dunia, kecaman serta kutukan meluncur dari mulut para pejabat pemerintahan berbagai Negara, namun sayang tidak disertai dengan tindakan nyata untuk menghentikan kebiadaban Israel, mereka malah sepakat untuk mendesak PBB dan Amerika Serikat untuk bertindak, padahal itu merupakan tindakan politik yang sia-sia. 

Sesungguhnya Israel bisa berbuat semaunya karena Negara berandal ini mendapat sokongan kuat dari induk semangnya Amerika Serikat serta PBB yang sejatinya menjadi alat penjajahan Amerika dihampir seluruh dunia, ideologi kaptalisme yang diemban oleh duet pembuat onar Internasional ini adalah biang keladi dari segala kekacauan multi dimensi di seluruh dunia, nilai-nilai demokrasi dan HAM yang diagungkan oleh mereka nyata-nyata telah mereka langgar sendiri, Amerika yang dengan penuh percaya diri mendapuk dirinya sebagai polisi dunia bungkam didepan Negara jadijadian Israel, ternyata HAM mempunyai standar ganda bagi Islam dan Negeri-Ngeri Muslim lain yang porak poranda seperti Iran, Afghanistan, Pakistan dan lain-lain.

Sadarlah wahai kaum Muslimin, ideologi kapitalisme sudah terbukti bobrok dan sedang menuju kehancuran, maka tak ada pilihan lain selain mendukung munculnya kembali Ideologi Islam dalam bingkai Pemerintahan Islam (Khilafah) yang steril dari diskriminasi ras, bangsa dan Agama meski tanpa mengadopsi demokrasi dan HAM serta telah terbukti dalam catatan sejarah, menorehkan kegemilangannya selama kurang lebih 13 abad sedangkan kapitalisme sudah kepayahan pada umurnya yang baru mendekati 2 abad, namun begitu Khilafah tak akan bangkit dengan sendirinya, ia jelas membutuhkan dukungan dan perjuanagn dari seluruh kaum Muslim, dibelakang seorang Khalifahlah seluruh kaum Muslimin akan berlindung dari rongrongan agresor seperti Israel dan Amerika serta bersatu padu untuk berjihad menumpas mereka. Wallahu a’lam bishawab.

              Namun sayang para penguasa itu tidak mampu berfikir secara sehat, alih-alih bersatu untuk memobilisasi tentara  mereka guna mengusir Yahudi, mereka malah sepakat untuk melakukan perundingan umum yang tidak memiliki kuasa sedikitpun, sepakat membebaskan Al-Quds dengan dukungan keuangan yang tidak akan sampai kesana kecuali dibawah pengawasan Yahudi, sepakat berharap pada seruan PBB yang justru atas restu pemilik sejatinya yaitu Amerika telah mendirikan Negara Yahudi itu sendiri, bahkan pada sore hari pelaksanaan KTT tersebut Yahudi telah “menghadiahi” mereka dengan agresi atas Gaza dan deklarasi panas seputar kelanjutan kebijakan pembangunan pemukiman Yahudi di Al-Quds, apakah kepada penguasa boneka seperti mereka Kaum Muslimin hendak bergantung untuk menyelamatkan saudara seaqidahnya yang didzalimi? Jelas tidak!

              Wahai kaum Muslimin sadarlah! Yang kita butuhkan segera sekarang ini adalah para pemimpin seperti Khalifah Umar bin Khattab r.a., Shalahuddin Al-Ayubi, dan Abdul Hamid II yang telah membebaskan Al-Quds, orang-orang seperti mereka hanya bisa muncul lewat Ideologi Islam yang hanya akan bisa tegak dalam bingkai Khilafah Islam, bukan lewat Ideologi Kapitalisme yang merusak dan senang menjajah yang diemban AS dan para sekutunya yang mereka paksakan kepada Negeri-Negeri Muslim untuk ikut menganutnya dengan cara menerapkan demokrasi yang telah terbukti lebih banyak menyengsarakan terutama bagi rakyat kecil, mari bangkit dan berjuang bersama menjemput janji Allah SWT percayalah akan janji-Nya saudaraku! Kapitalisme kimi sudah diujung tanduk, sudah saatnya Khilafah memimpin dunia dan mengomando 1,5 Milyar kaum Muslimin untuk nerjihad membebaskan Al-Quds dan Negeri Muslim lainnya dari cengkraman penjajahan AS dan para sekutunya. Wallahu a’lam bi ash-shawab.